Bawaslu Kabupaten Trenggalek Intensifkan Pengawasan, Koordinasi dengan DPD Golkar Kabupaten Trenggalek untuk Pastikan Pemutakhiran Data Parpol

trenggalek.bawaslu.go.id -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek melanjutkan rangkaian koordinasi dan silaturahmi dengan partai politik melalui kunjungan ke kantor DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Trenggalek pada Jumat, 5 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan serta upaya pencegahan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2027.

Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin, dalam sambutannya menegaskan bahwa koordinasi ini penting dilakukan sebagai langkah awal memastikan kesiapan administrasi partai politik. Ia mengajak DPD Golkar untuk terus menjaga komunikasi dan sinergi dengan penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, agar seluruh proses berjalan sesuai harapan. Rusman menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah memastikan seluruh parpol siap ketika memasuki tahapan pendaftaran peserta pemilu.

Anggota Bawaslu Trenggalek, Imam Maskur, menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran sebelum memasuki tahapan pemilu. Menurutnya, pengecekan kelengkapan administrasi kepengurusan parpol perlu dilakukan sejak dini agar potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi sebelum tahapan berjalan. Bawaslu, lanjutnya, melakukan inventarisasi hasil kunjungan ke berbagai partai untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Ahmad Rokhani, menyoroti pentingnya evaluasi menjelang tahapan pendaftaran partai politik, terutama terkait proses rekrutmen jajaran pengawas pemilu di berbagai tingkatan. Ia menyebutkan bahwa dalam pengalaman sebelumnya, beberapa pendaftar terhambat karena masih tercatat sebagai anggota atau pengurus di SIPOL. Ia menegaskan perlunya pembaruan data agar tidak terjadi kendala serupa. Selain itu, Rokhani juga menekankan pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan bimbingan teknis saksi, karena kegiatan tersebut membutuhkan kolaborasi aktif antara Bawaslu dan partai politik.

Dalam kesempatan yang sama, Prayogi memaparkan bahwa Bawaslu merupakan mitra strategis partai politik dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Menurutnya, pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL bukanlah hal baru, karena merupakan agenda wajib yang dilakukan setiap awal tahapan. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu akan memastikan pembaruan data mencakup kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan domisili kantor. Dari hasil pencermatan pihaknya, akun SIPOL Partai Golkar Kabupaten Trenggalek belum melakukan pembaruan data, sehingga bila terdapat kendala pihak Golkar dipersilahkan mengkomunikasikannya kepada Bawaslu.

Dari pihak DPD Partai Golkar, perwakilan pengurus menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua DPD yang sedang menghadiri puncak peringatan HUT Partai Golkar ke-61 yang berlangsung serentak secara nasional. Pihak Golkar menjelaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) telah dilaksanakan pada 30 Agustus 2025 dan sudah menerbitkan SK pada 3 Oktober 2025. Pelantikan pengurus direncanakan rampung pada Desember 2025 setelah mendapatkan jadwal dari DPD Provinsi.

Golkar juga menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan telah dipenuhi sesuai ketentuan. Terkait pembaruan data SIPOL, DPD Golkar menyampaikan bahwa SK kepengurusan sebenarnya sudah diunggah, namun belum dapat dilihat oleh Bawaslu karena akses yang tersedia bagi Bawaslu bersifat terbatas sebagai viewer. Golkar juga menjelaskan bahwa admin DPD memiliki kewenangan terbatas dalam SIPOL, sementara data keanggotaan yang muncul merupakan unggahan dari pusat, sehingga banyak data lama yang tidak sesuai dan tidak dapat dihapus oleh DPD Kabupaten.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berharap koordinasi dan komunikasi dengan seluruh partai politik dapat terus diperkuat. Dengan pemutakhiran data parpol yang tepat dan tepat waktu, proses Pemilu 2027 diharapkan berjalan lebih akurat, tertib, dan minim potensi pelanggaran.