Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Integritas dan Pemahaman Hukum, Bawaslu Trenggalek Ikuti Sosialisasi Pendampingan Proses Hukum Dugaan Korupsi

Zoom Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengikuti Sosialisasi Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengikuti Sosialisasi Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/10/2026).

trenggalek.bawaslu.go.id — Penguatan integritas dan pemahaman terhadap prosedur pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme penyelenggara pemilu. Sebagai upaya memperkuat pemahaman tersebut, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengikuti Sosialisasi Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 08.00 WIB. Dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek, kegiatan diikuti oleh jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek; beserta staf yang membidangi.

Sosialisasi ini dilaksanakan menyusul penetapan Surat Keputusan Nomor 3/HK.03.01/K1/08/2026 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi serta Standar Operasi Prosedur Nomor 10/HK.03.01/SJ/08/2026 Tahun 2026 tentang Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Kedua ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam memahami mekanisme pendampingan hukum bagi jajaran Bawaslu yang menghadapi proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Pengantar diskusi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan, Dewita Hayu Shinta. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Athoillah, S.H., M.HP., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus.

Materi yang disampaikan menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai antikorupsi dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Pembahasan ini menjadi kesempatan bagi jajaran Bawaslu untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas, menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, serta menyadari tanggung jawab yang melekat pada setiap pelaksanaan tugas kelembagaan.

Selain materi tersebut, Bawaslu Republik Indonesia turut menyampaikan sosialisasi mengenai mekanisme pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemaparan ini memberikan pemahaman mengenai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendampingan hukum.

Bagi Bawaslu Kabupaten Trenggalek, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam memahami prosedur pendampingan hukum dan meningkatkan kesiapan jajaran menghadapi persoalan hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan tersebut diperlukan agar setiap langkah yang diambil dapat dilakukan secara tepat, terarah, dan bertanggung jawab.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Trenggalek terus mendorong penguatan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan taat hukum. Nilai-nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya menjadi prinsip yang dipahami, tetapi juga tercermin dalam sikap, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas sehari-hari demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Humas Bawaslu Trenggalek