Jaga Demokrasi Tanpa Jeda, Bawaslu Kabupaten Trenggalek Mantapkan Konsolidasi di Luar Tahapan

trenggalek.bawaslu.go.id -Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengikuti Rapat Penyamaan Persepsi dan Strategi Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan pada 20 Februari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan dan jajaran staf sebagai wujud komitmen memperkokoh peran kelembagaan secara berkelanjutan.

Forum ini bertujuan menyamakan langkah dan strategi dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi, sekaligus menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada saat tahapan pemilu berlangsung. Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Haryono, menekankan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian integral dari penguatan institusi. Ia menegaskan bahwa Bawaslu adalah pekerja demokrasi yang memikul tanggung jawab secara berkesinambungan, bukan hanya pada momentum tahapan pemilu.

Menurutnya, penguatan pemahaman demokrasi harus terus diupayakan sebagai langkah strategis menghadapi pemilu mendatang. Konsolidasi demokrasi diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga substantif.

Bawaslu Kabupaten/Kota didorong untuk mengimplementasikan program penguatan demokrasi secara aktif dan melaporkannya sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja kelembagaan. Strategi ini diharapkan mampu memperluas peran Bawaslu dalam membangun kesadaran publik sekaligus mempertegas eksistensinya sebagai penjaga demokrasi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Ruang dialog tersebut dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman serta memastikan keselarasan perspektif antara Bawaslu RI dan jajaran daerah.

Bagi Bawaslu Kabupaten Trenggalek, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kualitas demokrasi, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan. Melalui konsolidasi yang berkelanjutan, pengawasan demokrasi diharapkan semakin kokoh, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan ke depan.