Dibutuhkan 1.115 Pengawas TPS se-Kabupaten Trenggalek ini Syaratnya

trenggalek.bawaslu.go.id - Pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah dibuka. Masyarakat Kabupaten Trenggalek bisa mendaftarkan diri ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan setempat mulai 12 sampai dengan 28 September 2024.

"Masyarakat Kabupaten Trenggalek yang ingin terlibat aktif menjadi Pengawas TPS, silahkan mendaftarkan diri ke kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan setempat," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek Rusman Nuryadin, Kamis, (12/09/2024).

Rusman mengatakan jumlah kebutuhan Pengawas TPS yang akan direkrut pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek sebanyak 1.115 orang, tersebar di 14 Kecamatan 157 kelurahan dan desa se-Kabupaten Trenggalek.

Rusman menambahkan, rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bawaslu Republik Indoesia Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024 yang ditandatangani Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja pada 10 September 2024.

Berikut ini syarat menjadi Pengawas TPS :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; 
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu; 
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; 
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS; 
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; 
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan; 
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; 
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Cek Selengkapnya Unduh di Link Berikut ini: https://bit.ly/3XHnDSc