Bawaslu Trenggalek Koordinasi dengan Pemdes Salamrejo, Petakan Potensi Kerawanan Data Pemilih
|
trenggalek.bawaslu.go.id – Mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kualitas data pemilih yang akurat dan mutakhir. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Salamrejo, Ibnu Jadid, di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, sebagai bagian dari pelaksanaan Uji Petik Riset Pemetaan Kerawanan Isu Strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026.
Riset ini merupakan bagian dari upaya pemetaan kerawanan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Melalui uji petik, Bawaslu berupaya menelusuri kondisi faktual di masyarakat untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi kualitas daftar pemilih. Hasil penelusuran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan analisis dalam menentukan aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan PDPB.
Koordinasi dengan Pemerintah Desa Salamrejo menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan tersebut. Sebelum pelaksanaan uji petik di lapangan, Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menyampaikan surat resmi kepada Kepala Desa Salamrejo pada Jumat, 9 Oktober 2026. Langkah ini merupakan bentuk koordinasi kelembagaan sebelum tim melakukan penelusuran data pemilih di wilayah setempat.
Melalui pertemuan dengan Ibnu Jadid, Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan uji petik di Desa Salamrejo. Pemerintah desa menjadi salah satu unsur penting dalam konteks wilayah dan kependudukan setempat, sementara pengawasan yang dilakukan Bawaslu berfokus pada pengujian kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, uji petik menggunakan dua metode, yakni People to List (P to L) dan List to People (L to P). Metode P to L dilakukan dengan menelusuri informasi warga untuk dicocokkan dengan daftar pemilih. Sebaliknya, metode L to P dilakukan dengan menelusuri daftar pemilih untuk memeriksa kesesuaiannya dengan kondisi faktual warga.
Kedua metode tersebut memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari dua arah. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada kesesuaian data yang tercantum dalam daftar pemilih, tetapi juga pada kemungkinan adanya warga yang memenuhi syarat namun belum tercatat atau perubahan data kependudukan yang perlu dicermati. Kategori kerawanan yang menjadi sasaran pemeriksaan tetap mengacu pada ketentuan dan sasaran riset yang telah ditetapkan.
Seluruh proses uji petik menjadi bagian dari pengumpulan informasi faktual untuk mendukung Riset Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDPB Tahun 2026. Data yang diperoleh dari lapangan nantinya dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mengenali pola kerawanan dan merumuskan rekomendasi pengawasan yang lebih terarah.
Melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Salamrejo dan pelaksanaan uji petik, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berupaya memperkuat pengawasan pemutakhiran data pemilih berbasis kondisi faktual. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini guna mendukung terjaganya kualitas data pemilih secara berkelanjutan.
Humas Bawaslu Trenggalek