Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Trenggalek Bedah Potensi Sengketa PAW Anggota DPRD, Perkuat Pemahaman Hukum dan Mitigasi

Diskusi Hukum bersama KPU

Bawaslu Kabupaten Trenggalek menggelar Diskusi Hukum Internal bertema “Kajian Hukum terhadap Mekanisme dan Potensi Sengketa dalam Pelaksanaan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota” di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Kamis (22/10/2026).

trenggalek.bawaslu.go.id-Mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya berkaitan dengan proses administratif, tetapi juga menyimpan potensi persoalan hukum yang perlu dicermati secara saksama. Untuk memperdalam pemahaman terhadap mekanisme tersebut, Bawaslu Kabupaten Trenggalek menggelar Diskusi Hukum Internal bertema “Kajian Hukum terhadap Mekanisme dan Potensi Sengketa dalam Pelaksanaan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota” di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh Jajaran Ketua dan Anggota,  Koordinator Sekretariat, serta jajaran staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek ini turut menghadirkan Tri Andoko, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Trenggalek, sebagai penanggap diskusi. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperdalam aspek regulasi, mengidentifikasi potensi sengketa, serta membahas langkah mitigasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Rusman Nuryadin, dalam arahannya menekankan pentingnya mengkaji mekanisme PAW secara komprehensif untuk mendukung kepastian hukum. Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme dan jalur penyelesaian sengketa perlu diperkuat karena setiap jenis sengketa memiliki objek dan mekanisme penanganan yang berbeda, mulai dari penyelesaian melalui mediasi atau jalur nonlitigasi hingga proses litigasi sesuai kewenangannya.

Pembahasan materi dipantik oleh Prayogi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Ia menguraikan bahwa PAW merupakan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan kursi anggota DPRD agar kesinambungan representasi rakyat dan pelaksanaan fungsi dewan tetap terjaga.

Dalam pemaparannya, Prayogi menjelaskan landasan hukum PAW, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah potensi dilema antara kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggotanya dan hak konstitusional pemilih yang tercermin melalui perolehan suara dalam pemilu. Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan prosedur yang cermat, berlapis, dan sesuai ketentuan agar proses PAW tidak mengabaikan aspek legalitas maupun hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Diskusi juga mengidentifikasi sejumlah potensi sengketa, mulai dari konflik internal partai politik, persoalan administrasi dan keterlambatan proses verifikasi, hingga perbedaan penafsiran dalam menentukan calon pengganti berdasarkan perolehan suara sah. Sebagai langkah mitigasi, Bawaslu perlu memperkuat pemahaman regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun koordinasi dengan pihak terkait untuk memetakan potensi permasalahan sejak dini.

Dari sisi penyelenggara pemilu, Tri Andoko menjelaskan bahwa peran KPU dalam proses PAW berfokus pada verifikasi dan penentuan calon pengganti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut mencakup pemeriksaan alasan pemberhentian, pemeringkatan perolehan suara sah calon pengganti dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, serta verifikasi status keanggotaan partai politik dan kelengkapan administrasi.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menghadapi potensi sengketa, khususnya apabila terdapat perselisihan internal partai politik yang dapat memengaruhi proses PAW. KPU menjalankan kewenangannya berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengambil alih penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berada di luar kewenangannya.

Pengalaman pelaksanaan PAW di Kabupaten Trenggalek turut menjadi bahan pembahasan. Tri Andoko menyampaikan bahwa proses PAW anggota DPRD yang sebelumnya dilaksanakan karena anggota bersangkutan meninggal dunia tidak menimbulkan persoalan berarti. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk memahami penerapan prosedur PAW sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan dalam kondisi yang berbeda.

Dalam sesi diskusi, peserta juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ketepatan dan keseriusan pemutakhiran data dinilai penting untuk membantu mengidentifikasi dinamika keanggotaan, termasuk kemungkinan perpindahan atau rangkap keanggotaan partai politik yang dapat berkaitan dengan proses PAW.

Melalui diskusi hukum internal ini, Bawaslu Kabupaten Trenggalek memperkuat pemahaman jajaran mengenai mekanisme PAW, batas kewenangan lembaga, serta potensi sengketa yang dapat muncul dalam pelaksanaannya. Pertukaran pandangan bersama KPU Kabupaten Trenggalek juga menjadi upaya untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Hasil kajian ini diharapkan menjadi bekal bagi Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam mengidentifikasi persoalan hukum secara lebih dini, memperkuat langkah mitigasi, dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta penegakan hukum pemilu secara profesional, cermat, dan berintegritas.

Humas Bawaslu Trenggalek