Bawaslu Jatim Perkuat Kelembagaan melalui Peer Learning Vol.6: PPID dan JDIH Jadi Pilar Keterbukaan Informasi Publik

trenggalek.bawaslu.go.id - Upaya memperkuat kapasitas kelembagaan terus digencarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Menindaklanjuti aksi Penguatan Kelembagaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pilot Project Bawaslu Kabupaten/Kota, kali ini Bawaslu Jatim menggelar kegiatan “Peer Learning Vol.6” dengan subtema Pelayanan Informasi Hukum dan PPID, pada Kamis (2/10/2025).

Dengan mengusung tema “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai Wujud Merawat Demokrasi untuk Bawaslu Tepercaya”, kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran bersama yang bersifat horizontal, kolaboratif, serta berbasis pengalaman nyata antarjajaran Bawaslu se-Jawa Timur.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, dan diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala atau Plt. Kepala Sekretariat, Koordinator Sekretariat, para Kepala Subbagian, serta staf teknis Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam forum ini, peserta saling berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi hukum. PPID dan JDIH menjadi dua instrumen penting yang tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

Menurut Dwi Endah Prasetyowati, keterbukaan informasi publik merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga integritas demokrasi. “Transparansi informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral kita dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Bawaslu Kabupaten Trenggalek menegaskan bahwa layanan informasi yang terbuka merupakan fondasi bagi demokrasi yang sehat. Keterbukaan, kata mereka, menjadi wujud nyata komitmen Bawaslu dalam memastikan pengawasan pemilu dan pemilihan berjalan secara profesional, akuntabel, dan partisipatif.

Melalui kegiatan Peer Learning ini, diharapkan antar-Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi hukum serta dokumentasi publik secara lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.