Lompat ke isi utama

Berita

Ahmad Rokhani Tekankan Kinerja Terukur dan Berorientasi Hasil dalam Rapat Rutin Bawaslu Trenggalek

Rapat Awal Bulan November

 Bawaslu Kabupaten Trenggalek melaksanakan Rapat Rutin Awal Bulan November pada Rabu, (4/11/2026) di Media Center Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

trenggalek.bawaslu.go.id - Bawaslu Kabupaten Trenggalek terus mendorong peningkatan kualitas kinerja dan profesionalitas pegawai melalui penguatan sistem evaluasi yang lebih terukur, objektif, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan Ahmad Rokhani, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO dan Diklat) Bawaslu Kabupaten Trenggalek, dalam Rapat Rutin Awal Bulan November.

Dalam pemaparannya, Ahmad Rokhani menjelaskan pentingnya instrumen analisis kinerja pegawai sebagai rancangan internal untuk memetakan capaian kerja, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi, serta memastikan keterkaitan antara target individu, unit kerja, dan sasaran organisasi. Instrumen ini disusun untuk mendorong penilaian yang tidak hanya bertumpu pada aspek kehadiran, tetapi juga memperhatikan hasil kerja dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugas.

Ia memaparkan bahwa instrumen analisis kinerja tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, serta PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

Lebih lanjut, rancangan instrumen ini mengacu pada empat prinsip utama, yakni terukur, terdokumentasi, konsisten, serta berorientasi pada hasil dan perilaku. Dengan prinsip tersebut, setiap penilaian diharapkan memiliki indikator dan target yang jelas, didukung bukti kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan kriteria yang sama dalam pelaksanaannya.

Dalam materi tersebut, terdapat lima dimensi utama yang menjadi dasar analisis kinerja pegawai. Pertama, hasil kerja atau capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang mencakup target, realisasi, output, dan kontribusi terhadap sasaran organisasi. Kedua, kualitas pekerjaan, meliputi ketepatan, ketelitian, kualitas output, ketepatan waktu, kemandirian, serta kemampuan menyelesaikan masalah.

Ketiga, perilaku kerja yang berpedoman pada nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Keempat, disiplin dan kehadiran, yang mencakup kepatuhan terhadap jam kerja, ketepatan waktu, serta pelaksanaan pola kerja WFO maupun WFH sesuai ketentuan. Kelima, kontribusi organisasi dan pengembangan kompetensi, termasuk keterlibatan dalam kegiatan lintas unit, inovasi, kolaborasi, serta upaya peningkatan kapasitas diri.

Penilaian dilakukan menggunakan skala 0–100 dengan kategori mulai dari perlu pembinaan khusus hingga sangat baik. Hasil analisis nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi secara berkala, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Selain itu, hasilnya juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pegawai, menentukan kebutuhan pembinaan, memberikan apresiasi, serta merumuskan langkah perbaikan kinerja.

Ahmad Rokhani juga menegaskan dalam materi bahwa instrumen tersebut merupakan rancangan internal Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme penilaian kinerja ASN yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui pemaparan ini, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mendorong terbangunnya pemahaman bersama mengenai pentingnya kinerja yang dapat diukur, dibuktikan, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap pegawai diharapkan tidak hanya menjalankan tugas dan memenuhi target, tetapi juga mampu menghasilkan pekerjaan berkualitas serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu.

Humas Bawaslu Trenggalek